Audi et alteram partem

Audi et alteram partem hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang sebelum menjatuhkan putusannya. Pada pengadilan biasa, para pihak  memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadaphadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (adversarial). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon. Dalam peradilan MK, hak untuk didengar secara seimbang, berlaku tidak hanya untuk pihak-pihak yang saling berhadapan, misalnya partai politik peserta Pemilu dan KPU dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, melainkan juga berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Untuk perkara pengujian undang-undang, selain pemohon pihak terkait langsung yaitu DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya. Bahkan, pihak terkait lain yang berkepentingan secara tidak langsung terhadap undang-undang yang sedang diuji juga akan diberi kesempatan menyampaikan keterangannya.

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan suatu lembaga yang secara khusus bertugas memeriksa keuangan dan mengawasi penggunaan serta pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Anggaran (budget)

Anggaran  (budget) suatu daftar  atau  pernyataan  yang  terperinci   tentang  penerimaan  dan pengeluaran  negara  yang  diharapkan  dalam  waktu  tertentu  yang biasanya adalah satu tahun. Ada anggaran yang disusun berdasarkan atas  tahun  kalender  yaitu  mulai  tanggal  1  April  dan  tutup  pada tanggal  31  Maret  sampai  tahun  yang  berikutnya. Terdapat pula yang tidak dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember Sejak tahun 1969. Anggaran   Pendapatan dan  Belanja  Negara   di  Indonesia dimulai pada tanggal 1 Januari dan tutup pada tanggal 31 Desember dari  tahun  yang  bersangkutan.  Biasanya  lembaga  eksekutif  yang mempersiapkan  rencana  penerimaan  dan  pengeluaran/ belanja termasuk pos-posnya kemudian diajukan kepada lembaga legislatif untuk  dipertimbangkan  dan  kemudian  diputuskan  serta  ditetapkan sebagai  undang-undang.  Dalam UUD 1945 Presiden menetapkan   APBN setelah mendapat persetujuan DPR. Pada  pokoknya  anggaran  harus  mencerminkan  pengeluaran  pemerintah  yang  rasionil  secara  kuantitatif  maupun secara kualitatif dalam tiga hal. Pertama, pertanggungjawaban atas pungutan pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya  untuk  memperlancar  proses pembangunan ekonomi. Kedua, adanya hubungan yang  erat  antara  fasilitas  penggunaan dana dan penarikannya. Ketiga, adanya  pola  pengeluaran  pemerintah  yang  dapat  dipakai sebagai  pertimbangan  didalam  menentukan  pola  penerimaan pemerintah  yang  pada  akhirnya  menentukan  pula  tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

KAMUS ISTILAH

Amandemen proses perubahan terhadap ketentuan dalam sebuah peraturan. Berupa penambahan maupun pengurangan/penghilangan ketentuan tertentu. Amandemen hanya merubah sebagai dari peraturan. Pemahaman lebih lanjut adalah bukan sekedar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan konstitusi baru mencakup hal-hal mendasar seperti mengganti bentuk negara, dasar negara, maupun bentuk pemerintahan. Dalam amandemen UUD 1945 tidak bermaksud mengganti dasar negara Pancasila, bentuk negara kesatuan, maupun bentuk pemerintahan presidensiil. Salah satu bentuk komitmen untuk tidak melakukan perubahan terhadap hal-hal mendasar di atas adalah kesepakatan untuk tidak melakukan perubahan atas Preambul/ Pembukaan UUD 1945. Yang mendasari Amandemen UUD 1945 adalah semangat menyempurnakan, memperjelas, memperbaiki kesalahan, dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam UUD 1945 itu sendiri. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari amandemen UUD 1945 ialah untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun amandemen yang dilakukan bertujuan untuk membawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik di berbagai bidang dengan senantiasa selalu memperhatikan kepentingan rakyat. Amandemen UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali. Keempat tahap amandemen tersebut adalah sebagai berikut: Amandemen pertama dalam sidang umum MPR Oktober 1999; Amandemen kedua dalam sidang tahunan MPR tahun 2000; Amandemen ketiga dalam sidang tahunan MPR Oktober 2001; dan Amandemen keempat dalam siding tahunan MPR Agustus 2002. Amandemen pertama menyakut 5 persoalan pokok. Kelima persoalan itu meliputi: perubahan tentang lembaga pemegang kekuasaan membuat undang-undang; perubahan tentang masa jabatan presiden; perubahan tentang hak prerogatif presiden; perubahan tentang fungsi menteri; dan perubahan redaksional. Amandemen kedua dilakukan terhadap 9 persoalan. Kesembilan persoalan tersebut meliputi pengaturan mengenai: wilayah Negara; hak hak asasi manusia; DPR; Pemerintahan Daerah;  Pertahan dan keamanan; Lambang Negara; dan Lagu kebangsaan. Amandemen ketiga berkenaan dengan 16 persoalan pokok. Persoalan itu meliputi: kedaulatan rakyat; tugas MPR; syarat syarat presiden dan wakil presiden; pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; pemberentian presiden; presiden berhalangan tetap; kekosongan wakil presiden; perjanjian internasional; kementerian negara;  DPD; pemilihan umun;  APBN, pajak dan keuangan Negara; BPK; Kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung; Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen keempat berkenaan dengan 12 persoalan. Persoalan tersebut adalah:  komposisi keanggotaan MPR; pemilu presiden dan wakil presiden; presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan; dewan pertimbangan yang bertugas member nasihat presiden; mata uang; Bank sentral; badan badan lain dalam kekuasan kehakiman; pendidikan; dan  kebudayaan.

SEGERA TERBIT

KAMUS ISTILAH

HUKUM HUKUM TATA NEGARA DAN

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Disertai Penjelasan dan Penggunaannya

Pada Peraturan serta Putusan Pengadilan

Panduan Lengkap

Bagi Mahasiswa, Praktisi, dan Penegak Hukum

Memahami Peristilahan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Penyusun:

Wagiman, S.Fil., S.H., M.H.

PUSTAKA HUKUM

Buku ini sudah sulit ditemukan di pasaran. Kami simpan di Pustaka Hukum, yang merupakan perpustakaan kami. Bagi temen-temen yang memerlukan kami dapat meminjamkannya. Hubungi kami melalui email: wagiman2007@yahoo.com

Penafsiran hukum

Penafsiran hukum kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Pihak yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Pada bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini judicial interpretation (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang Undang Dasar.